Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia mendorong penerapan teknik pseudonimisasi untuk data pribadi seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan). Praktik umum yang diterapkan banyak sistem adalah menyimpan hash dari NIK, bukan angkanya secara utuh, ketika sistem hanya perlu membandingkan atau mengindeks data — bukan menampilkan NIK aslinya kembali.
Kesamaan semua fungsi hash
Sifat utamanya adalah determinisme: data masukan yang sama selalu menghasilkan hash yang sama. Sifat kedua adalah efek longsoran (avalanche effect): mengubah satu bit saja pada masukan akan mengubah hasil secara total, sehingga tidak mungkin mengetahui dari hash seberapa mirip dua file asli.
Mengapa MD5 dan SHA-1 dianggap tidak aman
Untuk kedua algoritma tersebut, ditemukan cara praktis untuk membuat dua set data berbeda dengan hash yang sama — disebut tabrakan (collision). Ini membuat keduanya tidak cocok di tempat yang membutuhkan kekuatan kriptografis, meski masih digunakan di tempat yang hanya butuh pemeriksaan integritas cepat.
SHA-256 dan keluarga SHA-2
SHA-256 menghasilkan hash 256-bit dan hingga saat ini belum ada tabrakan praktis yang diketahui. Ini menjadi pilihan umum untuk membuat referensi tidak bisa dibalik (irreversible) dari NIK atau identitas lain sebelum disimpan di basis data.
Untuk apa ini dibutuhkan
- Memverifikasi integritas file yang diunduh dengan membandingkannya dengan hash yang dipublikasikan.
- Membuat referensi tersamar (pseudonim) dari NIK atau identitas pribadi lain sebelum disimpan.
- Membuat sidik jari singkat dan unik untuk jumlah data yang besar.
Mengapa SHA-3 tidak menggantikan SHA-2
SHA-3 dipilih sebagai pemenang kompetisi terpisah dari NIST untuk berjaga-jaga jika suatu saat ditemukan kelemahan fundamental pada SHA-2 — ini adalah "asuransi" berdasarkan konstruksi internal yang sepenuhnya berbeda (Keccak). Karena hingga kini belum ditemukan serangan praktis terhadap SHA-2, SHA-256 tetap menjadi standar default di sebagian besar sistem.